Hambatan Realisasi Investasi di Sektor Tekstil & Produk Tekstil (TPT) Indonesia

Investasi bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi memegang peranan yang sangat penting. Tidak terkecuali bagi negara berpenduduk lebih dari 220 juta orang seperti Indonesia, investasi berarti bertambahnya penyerapan tenaga kerja yang berarti pula peningkatan kesejahteraan penduduknya. Dan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintahan adalah pertumbuhan ekonomi dimana investasi adalah salah satu faktor terpentingnya. Meskipun pemerintah selalu mengusahakan agar nilai investasi di Indonesia terus bertambah, namun pada kenyataannya usaha ini menemui berbagai macam hambatan sehingga pertumbuhan investasi di Indonesia belum memperlihatkan hasil. 

Pada dasarnya investasi di suatu negara akan tumbuh apabila terdapat empat faktor yang mendukungnya, yaitu:

  1. Tingkat perputaran uang yang tinggi (cepat).
  2. Suku bunga pinjaman yang rendah.
  3. Jaminan keamanan dan kepastian hukum.
  4. Daya tarik daerah yang cukup baik. Keempat faktor inilah yang sepertinya tidak dapat dipenuhi oleh iklim usaha di Indonesia.

1. Dan secara spesifik di sektor TPT Indonesia, berbagai hal yang menghambat pertumbuhan investasi diidentifikasikan sebagai berikut:

  • Hambatan investasi untuk sektor TPT di wilayah Indonesia Timur disebabkan karena rendahnya daya tarik di wilayah timur karena beberapa hal seperti :
  • Sumber daya manusia yang belum terlatih.
  • Tidak tersedianya bahan baku benang dan lembaran tekstil.
  • Ketidaksediaan infrastruktur yang memadai (energi, komunikasi dan transportasi) yang mengakibatkan biaya tinggi.
  • Faktor keamanan yang tidak kondusif.

2. Salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan untuk investor dalam melakukan investasi adalah kepastian hukum. Banyak kasus yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi industri TPT akibat dari ketidak jelasan aturan dan lemahnya penegakan aturan dari aparat.

  • Dalam beberapa tahun terakhir ini impor ilegal produk TPT khususnya untuk kain dan produk garment semakin marak. Dan selama ini penanganannya tidak optimal dan sanksi hukumannyapun yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatannya.
  • Aturan hukum yang digunakan adalah aturan umum, tidak khusus. Misalnya para pelaku serta para pihak-pihak lain yang turut membantu dikenakan Tindak Pidana Ekonomi atau Tindak Pidana Korupsi.
  • Situasi keamanan yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan menjadikan hambatan bagi para investor untuk melakukan investasi. Secara spesifik gangguan keamanan yang sering terjadi di sektor TPT adalah sebagai berikut:
  • Unjuk rasa, demo, pemogokan, dan lainnya yang dilakukan buruh sebagai akibat provokasi dari beberapa oknum terkadang berbuntut pengerusakan terhadap fasilitas-fasilitas perusahaan.

4. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja industri TPT namun kebijakan-kebijakan ini belum teraplikasi dengan baik. Sedangkan disisi lain banyak kebijakan-kebijakan yang justru merugikan seperti:

  • Kebijakan energi (bahan bakar minyak dan listrik) yang tarifnya selalu terjadi kenaikan serta pasokannya tidak ada kepastian.
  • Tidak adanya tax holiday.
  • Kebijakannya sering bertentangan antara departemen yang satu dengan departemen yang lain.

5. Salah satu hal yang paling dianggap menghambat investasi di sektor TPT adalah sektor perbankan, termasuk tingginya suku bunga yang diberlakukan. Secara spesifik beberapa hal yang menghambat investasi untuk sektor TPT di perbankan adalah sebagai berikut:

  • Tingginya suku bunga pinjaman, yaitu masih sekitar 14%. Sedangkan suku bungan pinjaman dinegara lain seperti China hanya sekitar 5,2%, Vietnam 11%, Thailand 6,3%.
  • Tidak ada patokan kurs ekspor.
  • Rendahnya alokasi besaran kredit dari Bank untuk sektor TPT.

6. Berlakunya sistim otonomi daerah memberikan hambatan baru bagi pertumbuhan investasi di daerah, terutama berkaitan dengan:

  •  Tingginya biaya operasional perusahaan (ekonomi biaya tinggi) akibat dari bertambahnya pajak, retribusi daerah dan pungutan-pungutan lainnya yang kurang relevan. Bahkan menurut survey KPPOD, dari sekitar seribu PERDA, sebanyak 32%-nya dinilai melanggar prinsip-prinsip ekonomi, yaitu seperti pungutan ganda, sumbangan wajib yang tidak ada imbal balik jasa berupa manfaat langsung pembayaran retribusi.
  • Kewenangan ijin usaha yang semakin rumit dengan adanya penerbitan dokumen yang terkait dengan ijin usaha antara Pemda (Kabupaten) dan pemerintah pusat di daerah (Privinsi).
  • Koordinasi antar daerah dengan pusat, misalnya pada masalah ketenagakerjaan; masalah lingkungan; dan lainnya.

Sistim pengupahan yang menyebabkan hambatan terhadap pertumbuhan investasi adalah sebagai berikut:

  • UMR disamaratakan untuk berbagai sektor, tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor tersebut.
  • Kenaikan UMR setiap tahun lebih tinggi dari angka inflasi.
  • Sistem pengupahan tidak dikaitkan dengan produktivitas dan efisiensi kerja.
  • Keharusan menggunakan Jamsostek untuk jaminan asuransi pekerja baik lokal maupun asing.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s