Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah asosiasi sektoral yang bergerak di bidang industri dan perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1974 oleh kalangan pengusaha TPT Indonesia. Sebagaisebuah organisasi pertekstilan di Indonesia yang non-pemerintah, non-profit, dan independen, API mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja industri dan perdagangan TPT nasional.

Tujuan didirikannya API adalah sebagai wadah bagi anggota untuk menyalurkan aspirasi dan juga memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan dan peningkatan industri dan perdagangan TPT Indonesia yang disusun dan dirancang serta diputuskan setiap 3 (tiga) tahun sekali di Musyawarah Nasional (Munas) API.

Aktivitas API yang utama adalah memfokuskan pada pelayanan untuk kepentingan dan kebutuhan anggota yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah, pengusaha TPT, komunitas industri mesin TPT, asosiasi disainer, perguruan tinggi & akademi, pers, pengamat & pakar pertekstilan, dan stakeholders pertekstilan lainnya dengan tujuan untuk pengembangan dan peningkatan industri dan perdagangan TPT nasional.

Aktivitas tersebut antara lain informasi industri TPT Indonesia, data angka actual kinerja industri TPT Indonesia, penelitian dan pengembangan bagi kepentingan industri TPT nasional, dan informasi lainnya seputar industri dan perdagangan TPT Indonesia.

Anggota API pada tahun 2007 berjumlah 1070 perusahaan TPT (berskala besar dan menengah) yang terdiri dari industry fiber making (pembuat serat), industry spinning (pemintalan), industry weaving/knitting (pertenunan/perjutan), industry embroidery (pembordiran), industry dyeing/printing/finishing (pencelupan/pencetakan/penyempurnaan), industry pembatikan termasuk kerajinan dan handycraft, industry garment (pakaian jadi), dan industri pembuatan tekstil jadi.

Sebagai organisasi pertekstilan di Indonesia, kantor utama API berkedudukan di Jakarta, yaitu Badan Pengurus Nasional (BPN) yang membawahi Badan Pengurus Propinsi (BPP) dan Komisariat Daerah (Komda – Solo, Semarang, Pekalongan, Klaten) dimana 7 BPP (Jogjakarta, Bali, NTB, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan) merupakan basis industri TPT berskala kecil dan menengah termasuk UKM, kerajinan dan handycraft. Dan 5 BPP (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) merupakan basis industri TPT berskala besar dan menengah.

Adapun jenis industri TPT dan potensi per wilayah, sebagai berikut :

  • BPP API DKI Jakarta, jenis industrinya spinning, weaving, knitting, dying, printing, finishing, garment, dengan skala besar dan menengah, termasuk wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Industri garmentnya mengarah pada high fashion; industri weavingnya terdiri dari woven knitting dan non woven; dan industri dyeing/printing/finishing pada processing.
  • BPP API Banten, jenis industrinya maupun potensinya tidak jauh berbeda dengan BPP API DKI Jakarta.
  • BPP API Jawa Barat, jenis industrinya spinning, weaving, knitting, dying, printing, finishing, garment, dengan industrinya berskala besar dan menengah, termasuk wilayah Purwakarta dan Sumedang. Industri weavingnya terdiri dari woven, knitting dan beberapa non woven; industri dyeing/printing/finishing pada processing. Industri kecil dan menengahnya pada hand woven, bordir, dan sutera, diwilayah Tasikmalaya dan Majalaya.
  • BPP API Jawa Tengah, jenis industrinyaspinning, weaving, wnitting, dying, printing, finishing, garment, dengan skala besar dan menengah. Industri weavingnya terdiri dari woven dan knitting; industri dyeing/printing/finishing pada processing. Industri kecil dan menengahnya merupakan tekstil tradisional bergerak di sektor batik, hand woven tradisional, dan bordir.
  • BPP API Jawa Timur, jenis industrinyaspinning, weaving, knitting, dying, printing, finishing, garment. Industrinya berskala besar dan menengah. Industri weavingnya terdiri dari woven, knitting dan beberapa non woven; industri dyeing/printing/finishing pada processing. Untuk UKMnya dalam bentuk tekstil tradisional di sektor batik, hand woven tradisional, bordir.
  • BPP API D.I. Jogjakarta, jenis industrinya spinning, weaving, garment, dengan skalanya kecil dan menengah serta umumnya adalah tekstil tradisional. Ada beberapa industri besar, yaitu industri weaving pada woven dan knitting, industri dyeing/printing/finishing pada processing, industri garment yang mengarah ke fashion, serta sektor batik dan hand woven tradisional.
  • BPP API Bali, jenis industrinya weaving, dyeing, printing, garment. Industrinya berskala kecil dan menengah, serta hampir sebagian besar bergerak di hand woven, tradisional batik, ikat, songket, dan tekstil tradisional lainnya.
  • BPP API NTB, jenis industrinya garment dengan skala kecil dan tradisional dengan potensinya ikat, songket, hand woven tradisional.
  • BPP API Lampung, jenis industrinya printing, garment, batik, dan hand woven. Industrinya banyak di garment berskala kecil dengan sifatnya tradisional seperti songket, tapis, batik, bordir, sulaman.
  • BPP API Sumatra Barat, jenis industrinya garment berskala kecil dan menengah dalam bentuk tekstil tradisional, hand woven tradisional, batik, songket, bordir, dan sulaman.
  • BPP API Riau, jenis industrinya printing dan garment yang banyak bergerak di garment tradisional dalam bentuk songket, hand woven tradisional.
  • BPP API Sulawesi Selatan, jenis industrinya garment dengan potensinya sutera tradisional, hand woven, spinning tradisional, dan garment berskala kecil.

BPN API berkedudukan di Gedung Adhi Graha Lantai 16. Jalan Jend. Gatot Subroto Kaveling 56, Jakarta 12950, Indonesia. Telp. (62-21) 5272171  Fax. (62-21) 5272166, E-mail: sekretariat@bpnapi.org , buscenter@bpnapi.org , Website: www.indonesiaspinners.com

RCEP : ASEAN+3 dan ASEAN+6

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara negara ASEAN+3 (Cina, Jepang, Korea Selatan) dan negara ASEAN+6 (Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand) untuk produk TPT (tekstil dan produk tekstil) menurut pandangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebaiknya tidak dilakukan, karena ada yang lebih penting yaitu penguatan industri dan perdagangan TPT antar sesama negara ASEAN.

Alasan yang paling mendasar untuk tidak dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Perdagangan produk TPT intra-ASEAN untuk ekspor-impornya belum maksimal, yaitu rata-rata baru hanya 10,7%.
  2. Industri TPT ASEAN adalah produsen dengan level negara berkembang, termasuk produsen TPT Indonesia, sementara negara yang akan dijadikan partner kerjasama adalah Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand yang notabebenya adalah produsen level industri, sehingga tidak sebanding dan akhirnya produsen TPT ASEAN akan selalu berada di posisi yang lemah.
  3. Ekspor produk TPT Indonesia ke ASEAN meningkat, akan tetapi kenyataannya penguasaan pasarnya di negara ASEAN menurun. Penurunan penguasaan pasar produk TPT Indonesia di pasar negara ASEAN antara lain disebabkan masuknya produk TPT dari Cina, Korea Selatan, India ke pasar ASEAN.
  4. Untuk RCEP ASEAN+3 (Cina, Jepang, Korea Selatan) dan/atau ASEAN+6 (Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand) ini, nantinya akan ada 2 (dua) fokus utama, yaitu INVESTASI dan MARKET AKSES.
  • Untuk INVESTASI, sangat kecil kemungkinannya produsen TPT ASEAN akan berinvestasi di negara Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand, yang pastinya adalah mereka yang akan berinvestasi di negara ASEAN. Yang perlu dipertanyakan apakah investasinya tersebut dalam bentuk Joint Venture (yang menguntungkan produksen TPT ASEAN), bukan dalam bentuk Direct Invesment yang produsen TPT ASEAN hanya sebatas pekerja.
  • Untuk MARKET AKSES, yang pastinya produk TPT dari Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand tersebut yang akan masuk dan dijual di pasar negara ASEAN, bukan sebaliknya. Karena produk TPT mereka adalah produk industri yang kualitasnya pasti lebih bagus dengan harga kompetitif daripada produk TPT ASEAN yang teknologinya masih menengah ditambah lagi dengan biaya produksi yang tidak efsien.

Dari perspektif diatas, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengusulkan sebaiknya RCEP ASEAN+3 (Cina, Jepang, Korea Selatan) dan/atau ASEAN+6 (Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, New Zealand) tidak dilakukan.

  • Mengingat selama ini pasar ASEAN yang besar dengan jumlah penduduknya sebanyak ± 617 juta orang atau 9% dari penduduk dunia, kenyataanya tidak dapat dimanfaatkan oleh produsen TPT ASEAN sendiri, termasuk Indonesia. Pasar ASEAN justru dinikmati oleh mitra calon RCEP ASEAN seperti Cina, India, Korea Selatan.
  • Salah satu keuntungan bagi pihak Indonesia berdasarkan Tabel 1 diatas, untuk impor intra-ASEAN yang di dominasi produk tekstil seperti serat, benang, kain, dan produk tekstil jadi lainnya, produsen TPT nasional dapat mengisinya, karena industri TPT Indonesia terbilang lengkap diantara sesama produsen TPT ASEAN lainnya.

DIALOG TEKSTIL NASIONAL (DTN) 2014

Jakarta, 11 Desember 2014

BIDANG ENERGI
Di industri TPT nasional, energi listrik dan gas bumi sangat penting untuk menjalankan mesin-mesin di produksi. Oleh karenanya proses produksi akan ini akan berjalan jika energi listrik dan gasnya tersedia dan mencukupi.

Masalahnya :

  • Energi listrik di Indonesia selain tarif dasarnya mahal dan selalu disesuaikan dengan nilai kurs Rupiah terhadap US Dolar, dan juga kualitas listriknya tidak stabil.
  • Untuk gas bumi, selain sulit untuk mendapatkan/suplainya, juga untuk harganya tidak ada kepastian.

Akibatnya harga satuan produk meningkat, produk yang dihasilkan cacat/tidak bagus dan kualitas minim, tahap akhirnya menurunnya dayasaing produk TPT dipasar domestik, regional, maupun internasional. Dan akan bertambah rugi lagi, jika impor produk TPT meningkat karena lebih murah harganya daripada produk TPT dalam negeri, dan ini pastinya mengakibatkan neraca perdagangan TPT nasional defisit serta kontribusi pajak menurun.

Usulan & Rekomendasi
Energi listrik dan gas bumi merupakan kebutuhan bahan pokok bagi industri TPT nasional, oleh karenanya jika tarif listrik dan gas bumi tersebut mahal dan tidak ada kepastiannya, maka sama saja artinya menekan dan membatasi kinerja industri TPT nasional untuk menghasilkan devisa ekspor serta menyerap tenaga kerja.

Besaran tarif dasar listrik (TDL) di Indonesia saat ini adalah 10,5 cent USD/kwh, lebih mahal dari China yang hanya 10,1 cent USD/kwh. Ditambah lagi di China ada potongan harga sebesar 50% untuk pemakaian listrik antara jam 23:00 hingga jam 05:00. Sebagai informasi, TDL di negara kompetitor, yaitu Vietnam 7 cent USD/kwh, Pakistan 6,6 cent USD/kwh, Korea Selatan 6 cent USD/kwh, Bangladesh 3 cent USD/kwh.

Untuk meningkatkan dayasaing produk TPT nasional, sebaiknya :

  • Untuk tarif dasar listrik (TDL) di industri TPT nasional :
    – Yang menggunakan listriknya secara kontiniu > 300 jam/bulan, maka ditetapkan TDLnya lebih murah dari tarif normal, atau
    – Ada penetapan 2 jenis TDL untuk pemakaiannya, yaitu pertama antara jam 06:00 – 23:00 untuk TDLnya normal, dan kedua pemakaian antara jam 23:00 – 06:00 untuk TDLnya lebih murah atau ada potongan harga sebesar 50% dari TDL normal.
    – Implikasi dari potongan harga TDL tersebut diatas akan terjadi penambahan tenaga kerja, karena pastinya akan ada perusahaan TPT yang beroperasi pada jam 23:00 – 06:00 tersebut.
  • Untuk gas bumi, wajib ada jaminan ketersediaan dan kepastian harganya bagi industri TPT nasional sesuai dengan kebutuhannya, atau ditetapkan pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk industri TPT nasional, yaitu 100% + cadangan 20%.

BIDANG KEUANGAN
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami 2014.

Masalahnya pada SE OJK yang menetapkan tarif premi serta ketentuan biaya akuisisi untuk besaran nilai tarif premi yang harus dibayar oleh perusahaan TPT nasional jadi tinggi, yaitu meningkat 2 – 3 kali lipat dibandingkan dengan tarif premi sebelumnya, atau meningkat hampir 300% dari tarif premi sebelumnya.

Usulan & Rekomendasi
Penerbitan SE oleh OJK tersebut dilatarbelakangi oleh persaingan tarif premi antar sesama perusahaan asuransi di Indonesia.

  • Akan tetapi yang menjadi korban adalah perusahaan tertanggung, termasuk industri TPT nasional yang membayar tarif preminya tinggi 2 – 3 kali lipat atau hampir 300% dari tarif premi sebelumnya.
  • Ditambah lagi, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut, bukan 100% kepemilikannya Indonesia.

SE OJK tersebut sangat tidak-tidak adil, oleh karenanya :

  • Tarif premi asuransi selayaknya ditentukan secara B2B antara perusahaan tertanggung dengan perusahaan asuransi.
  • Wajib ada mekanisme potongan harga bagi perusahaan tertanggung yang tidak pernah/yang sedikit mengajukan klaim.
  • Perusahaan tertanggung yang tidak mengajukan klaim, maka di tahun berikutnya dapat potongan/discount secara gradual, yaitu pembanyarannya makin lama makin rendah.

Kapas (cotton) merupakan bahan baku untuk produk TPT, yaitu untuk produk benang lalu berlanjut ke produk kain dan terakhir ke produk pakaian jadi. Masalahnya sejak 22 Juli 2014 status kapas dari barang tidak kena pajak menjadi barang kena pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Padahal kapas yang di impor tersebut belum di proses, sehingga belum ada nilai tambahnya. Dan ini mengakibatkan harga produksi benang, kain, pakaian jadi akan tidak kompetitif, karena dari bahan bakunya yaitu kapas sudah mahal harganya sebagai akibat adanya PPN 10%.

Usulan & Rekomendasi
Sebelum tahun 2014 kapas tidak dikenakan PPN 10%, karena status kapas adalah sebagai barang strategis sebagai bahan baku yang utama yang dibutuhkan oleh industri TPT nasional. Sehubungan dengan saat ini kapas dikenakan PPN 10%, maka :

  • Agar dikembalikan seperti sebelumnya, yaitu status kapas sebagai barang tidak kena pajak, karena kapas impor tersebut belum ada nilai tambahnya. Untuk aturannya tersebut adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
  • Dasar usulannya adalah kontribusi industri TPT nasional terhadap negara dimana setiap tahunnya menghasilkan nett devisa ekspor rata-rata senilai antara USD 4,3 – 5 miliar dan menyerapkan tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 1.54 juta orang.

BIDANG PERDAGANGAN
Dalam dunia bisnis, pasar merupakan kata kuncinya. Oleh sebab itu akses pasar sangatlah menentukan untuk peningkatan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Saat ini daya saing produk TPT di Indonesia mengalami masalah serius di Uni Eropa (UE) dan Amerka Serikat (AS).

Masalahnya adalah produk TPT nasional di pasar UE dan AS, harus bersaing dengan produsen TPT dari Vietnam, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Bangladesh, Turky, yang mendapatkan fasiltas tarif bea masuk yang rendah dikarenakan telah ada kerjasama dengan UE dan AS, baik dalam bentuk perjanjian bilateral, FTA (Free Trade Agreement), TPP (Trans Pacific Partnership), maupun Customs Union.

Usulan & Rekomendasi
Jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 240 juta jiwa dan sifatnya konsumtif, merupakan pasar bagi produsen TPT nasional, oleh karenanya wajib dijaga dan diamankan dari produk TPT impor.

Besarnya pasar Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS), menjadi suatu ketertarikan sendiri bagi para produsen TPT dunia, maka tidaklah mengherankan jika persaingan untuk akses pasar di pasar UE dan AS ini sangat ketat.

  • Dengan adanya inisiatif kerjasama bilateral atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan Uni Eropa (UE), maupun TPP dengan Amerika Serikat (AS), manfaatnya secara langsung adalah dayasaing produk TPT Indonesia di pasar UE dan AS akan meningkat tajam. Karena tarif bea masuknya akan rendah, atau paling tidak mendapatkan perlakukan khusus. sehingga nilai ekspornya diprediksikan bisa meningkat 200% dalam 3 tahun.
  • Dan dampak positifnya, baik untuk pemerintah Indonesia maupun bagi industri TPT Indonesia. Karena selain devisa dari ekspor akan meningkat, juga akan ada tambahan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat kinerja industri TPT nasional meningkat.

Untuk pasar UE dan AS, maka perjanjian dagang untuk produk TPT dengan UE dan AS merupakan suatu kebutuhan, dan eksisitensinya adalah untuk lapangan kerja dan devisa, serta keberlangsungan industri TPT nasional itu sendiri. Oleh karenanya :

  • Segera mempercepat pembicaraan/negosiasi dengan UE baik itu dalam bentuk CEPA, FTA, maupun perjanjian bilateral untuk perdagangan TPT.
  • Agar Indonesia bergabung di TPP untuk akses pasar di AS dalam rangka meningkatkan kinerja industri TPT nasional.

BIDANG INDUSTRI
Bahan baku selain eksklusif dan sensitif bagi industri TPT nasional juga merupakan salah satu komponen yang utama, terbesar dan terpenting. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka prosentase bahan baku adalah 40% lalu permesinan sebesar 30% dan manajemen 30%.

Masalahnya :

  • Tidak ada kejelasan dan jaminan atas gas bumi di dalam negeri sebagai bahan baku untuk pembuatan PTA.
  • Ketersediaan serat tekstil sintesis dan rayon di pasar dalam negeri yang tidak stabil dan jika ada harganya lebih tinggi dari harga impor.
  • Bahan baku kapas (cotton) di industri spinning nasional untuk memproduksi benang banyak bermasalah, yaitu : dikenakan karantina, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi; kapas yang dibeli oleh industri spinning Indonesia, umumnya untuk gudang penyimpanannya di Malaysia, sehingga harga jualnya bertambah mahal, dan waktu pengirimannya bertambah, karena ada biaya tambahan.

Usulan & Rekomendasi
Jika harga dan suplai bahan baku bermasalah, tidak hanya berdampak negatif di industri hulunya saja, tetapi juga mengganggu rantai pasok (supply chains) serta mengakibatkan risiko pasar ke industri hilirnya. Jika ini terjadi, pastinya kualitas produk TPT nasional tidak bagus, dan harganyapun anjlok. Dampak akhirnya, kinerja industri TPT nasional menurun. Oleh karenanya :

  • Wajib ada jaminan ketersediaan gas bumi sebagai bahan baku untuk pembuatan PTA, sehingga dengan adanya PTA tersebut, maka bahan baku untuk PSF menjadi stabil.
  • Wajib ada kebijakan pembatasan ekspor serat tekstil sintesis dan rayon yang diproduksi di dalam negeri. Ekspornya hanya diperbolehkan jika terjadi over-supply di dalam negeri. Apabila pembatas ekspor ini tidak dapat dilakukan, maka dibolehkan impor untuk serat tekstil sintesis dan rayon.
  • Untuk kapas (cotton) : tidak perlu ada kebijakan karantina bagi importasi kapas, karena ketersediaan kapas di dalam negeri dan sebagian besar kapas impor, telah memiliki sertifikasi keamanan dan mutu dari negara pengekspor; dan membangun gudang kapas di Indonesia yang terintegrasi dengan pelabuhan, logistik gudang, dan kereta api. Untuk itu diperlukan kebijakan dari pemerintah dengan konsep Non Resident Inventory Store atau Logistics/Distribution Center atau dalam istilah Indonesianya adalah Gudang Berikat Tujuan Distribusi Skala Internasional atau Gudang Berikat Serba Ada. Kebijakan ini diperlukan agar pemilik/pedagang kapas mau untuk menempatkan kapasnya di Indonesia, dan jika kapasnya tersebut ada sisa karena tidak laku terjual, maka kapas dimaksud dapat di re-export.

BIDANG KETENAGAKERJAAN
Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan jasa, yang sifatnya melayani orang lain, dan mendapat bayaran/upah, maka wajib diperlukannya standar keahlian. Di tambah lagi saat ini teknologi di industri semakin maju, maka standar keahlian tenaga kerjanya merupakan suatu keharusan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan tehnologi tersebut.

Masalahnya di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia saat ini :

  • Keahlian tenaga kerjanya terabaikan dan tidak pernah ditingkatkan. Bahkan sangat minim sekali untuk sertifikasi kompetensi. Padahal standar keahlian dalam pekerjaan sangat berguna untuk menjamin produktivitas, untuk dapat meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan pendapatan pekerjanya, dan untuk efektivitas perusahaan. Yang kesemuanya itu berujung pada peningkatan dayasaing produk TPT Indonesia.
  • Sementara upahnya setiap tahun selalu meningkat, dan seringkali penetapan besaran upahnya berdasarkan tekanan serikat pekerja (demo).

Usulan & Rekomendasi
Globalisasi dunia dan liberalisasi ASEAN menimbulkan kompetisi, bukan hanya di produksinya tetapi juga pada pekerjanya. Yang akan menjadi filter dalam kompetisi antara pekerja lokal dengan pekerja asing adalah standar keahlian dengan sertifikasi kompetensi. Untuk itulah diperlukannya sertifikat kompetensi bagi pekerja industri TPT nasional sesuai dengan pekerjaan yang diembannya.

Saat ini sangat minim sekali sumber daya manusia (SDM) di Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi sebagai tenaga kerja yang kompeten dibidangnya, termasuk di industri TPT nasional. Untuk itu :

  • Sertifikasi kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Pemerintah wajib mendirikan tempat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang memiliki sertifikasi kompetensi. Sementara itu, untuk siswa SMK/SMA dan D1 diberikan pelatihan gratis untuk sertifikasi kompetensi.
  • Atas permasalahan upah, sudah seharusnya : penetapan upah minimum merupakan kebijakan pemerintah pusat, dalam arti bukan lagi wewenang pemerintah daerah; dan wajib ada standar baku yang rasional untuk perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Karena untuk industri TPT yang padat karya ini selalu mengikuti KHL. Oleh karenanya untuk KHL wajib dengan peraturan menteri, sebab industri TPT yang padat karya ini adalah jaring pengaman sosial.

Untuk jangka panjangnya, Pemerintah segera membangun Rusunawa disekitar kawasan industri TPT nasional, sehingga tidak saja produktivitas pekerja optimal, dan efisien di perusahaan, tetapi juga kesejahteraan pekerjanya meningkat. Fasilitas di Rusunawa tersebut antara lain ada poliklinik, sekolahan, transportasi dari/ke rusunawa – pabrik.

BIDANG TRANSPORTASI
Secara singkat, transportasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan kereta api. Peran transportasi bagi pendistribusian barang sangatlah penting, karena termasuk bagian yang akan menentukan harga jual produk/barang di pasar.

Masalahnya sistem transportasi di Indonesia berjalan sendiri-sendiri, tidak terorganisir dan terpadu, tidak efisien, serta biayanya mahal, akhirnya :

  • Mengakibatkan produk TPT nasional, selain harganya tidak kompetitif, untuk lalu lintas peredaran arus barang/produknya pun jadi tidak lancar.
  • Dampaknya, volume produk TPT nasional tidak bertambah, kinerjanya pun menurun.

Masalah lainnya yang merupakan bagian dari 4 jenis transportasi tersebut adalah :

  • Untuk angkutan darat, yaitu tingkat kemacetan yang tinggi, banyaknya jalan yang rusak dan berlubang, yang akhirnya biaya operasional angkutan darat jadi tinggi, dan tarifnya mahal.
  • Kereta api belum maksimal dimanfaatkan untuk kelancaran arus barang/produk di dalam negeri.
  • Untuk angkutan laut, pelayanan pelabuhan di Indonesia dikenal dengan tarifnya yang mahal dan tinggi, serta pembayarannya dengan mata uang asing bukan rupiah.

Usulan & Rekomendasi
Kelancaran pendistribusian barang/produk sangat terkait dengan transportasi, yaitu angkutan laut, darat, udara, dan kereta api. Dengan sistem yang terorganisir dan terpadu, efisien, serta biaya yang kompetitif, selain akan menentukan percepatan arus produk TPT nasional, juga akan meningkatkan volumenya yang akhirnya kinerka industri TPT nasional meningkat dan berkembang. Oleh karenanya, jika mata rantai transportasi ini tidak tersistem, sama saja artinya sebagai kegagalan pemerintah pada 2 kepentingan nasional, yaitu kegagalan dalam menghasilkan devisa dari ekspor dan kegagalan mengurangi angka pengangguran.

Untuk itu yang diperlukan adalah :

  • Untuk transportasi darat, laut, dan kereta api, yang dibutuhkan adalah pengaturan yang lebih efektif untuk simpul-simpul titik kepadatannya (intermoda), seperti di pelabuhan tanjung priok hanya untuk bongkar-muat barang dari/ke kapal.
  • Penyelesaian administrasi kepabeanan, karantina, dan BPOM, dilakukan di kantong-kantong industri per kawasan yang memiliki fasilitas layanan pelabuhan dan jasa logistik (yaitu gudang, transportasi darat dan kereta api, depo kontainer, depo trucking) terintegrasi antara angkutan truk dan kereta api untuk pendistribusian barang dari/ke Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini efektif karena ritase dan pergerakan angkutan truk dan kereta api lebih optimal dan semua pergerakan transportasi tersebut (pergi – pulang) terisi kontainer.
  • Sedangkan kereta api dimanfaatkan untuk pendistribusian barang/produk di dalam negeri dan juga mensupport untuk ekspor – impor. Dengan mengoptimalkan kereta api, maka mengurangi jumlah angkutan truk yang berlalu – lalang keluar-masuk kota Jakarta, mengurangi kemacetan, dan menjadikan perawatan jalan lebih ringan. Untuk itu perlu :
    – Membangun/mengaktifkan jalur kereta api dari/ke pelabuhan – kawasan industri yang memiliki fasilitas logistik.
    – Menambah kapasitas angkut dan jadwal kereta api logistik.

Masukan API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) Mengenai ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007, telah disepakati mengenai naskah AEC dengan roadmap yang jelas, mengikat, dan konkrit, untuk mencapai pembentukan AEC tahun 2015. Ada 3 bidang yang dijadikan pembahasan, yaitu bidang ekonomi, bidang politik-keamanan, dan bidang sosial-budaya. Hanya di bidang ekonomi yang implementasinya dapat terukur dalam bentuk penurunan tarif barang, liberalisasi sektor jasa, dan fasilitasi investasi. Sedangkan pada 2 bidang lainnya lebih bersifat normatif.

Masukan dari API sebagai berikut :

Untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), hampir 95% dari seluruh Harmonize System (HS) produk TPT semua negara ASEAN saat ini tarifnya sudah O0/0 yaitu sejak tahun 2010 yang bersamaan dengan berlakunya ASEAN-China FTA (ACFTA). Jadi untuk industri TPT nasional nantinya dalam menghadapi AEC 2015, kondisinya hampir sama seperti sekarang ini atau ada kemungkinan tambah buruk.
– HS adalah bahasa numerik secara klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi pemerintah.

Oleh karenanya yang perlu dipastikan oleh pemerintah Indonesia pada AEC 2015, bahwa untuk produk TPT, baik yang berasal dari negara-negara ASEAN maupun dari luar negara ASEAN atau masuk melalui salah satu negara ASEAN, dipersyaratkan menggunakan Certificate of Origin (COO) yang didasarkan pada Two Step Process. Dan ini berlaku bagi semua negara ASEAN, termasuk pihak ketiga yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan negara-negara ASEAN.
– COO atau biasa disebut Surat Keterangan Asal (SKA) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang yang diekspor adalah berasal dari negara pengekspor.
– Two Step Process maksudnya adalah untuk impor garment, si negara asal barang wajib melakukan (1) finishing kain, dan (2) sewing. Jika negara asal barang hanya melakukan sewing saja (atau one process) maka fasilitas FTA tidak bisa diberikan.

Tambahan masukan lainnya, sebagai berikut :

Sektor Industri
Sebagai bagian dari bidang ekonomi, maka kerjasama di sektor industri merupakan salah satu yang utama untuk dikembangkan. Untuk industri TPT nasional, kerjasama yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah :

  • Keterampilan tenaga kerja TPT negara-negara ASEAN denqan bentuk peningkatan produktivitas dan skill melalui pendidikan dan latihan, sehingga ada standarisasi dan kompetensi untuk pekerja TPT ASEAN.
  • Pertukaran atau sharing informasi seputar industri TPT ASEAN yang diarahkan untuk mendorong perdagangan intra-ASEAN.

Sisi Perdagangan
Jumlah penduduk ASEAN yang lebih dari 600 juta jiwa merupakan pasar yang menjanjikan. Dalam rangka AEC 2015 untuk sthretening business industri TPT nasional di ASEAN, maka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia adalah :

  • Market Akses, maksudnya seberapa banyak tambahan akses pasar yang didapat oleh produk TPT nasional di pasar ASEAN. Untuk itu pemerintah Indonesia : (1) memberikan fasiltas kemudahan di ekspor-impor produk TPT dalam rangka supply-chains antar sektor TPT di ASEAN, (2) mensupport industri TPT nasional dalam mengikuti kegiatan pameran di ASEAN, terutama kegiatan pameran antar AFTEX members, dan (3) mengoptimalkan fungsi ITPC (Indonesia Trade Promotin Center) sebagai marketing agent atau kepanjangan tangan dari sektor TPT nasional untuk melakukan penetrasi pasar dan memfasilitasi industri TPT nasional untuk melakukan promosi.
  • Domestik Market Safeguard, maksudnya seberapa siap produk TPT dalam negeri bisa bersaing dengan produk yang sama di pasar domestik. Disini diperlukannya Certificate of Origin (COO) yang didasarkan pada Two Step Process. Jika tidak maka dipastikan pasar domestik akan dimanfaatkan serta dibanjiri oleh produk-produk TPT negara ASEAN dan negara-negara lain yang rnemiliki perjanjian kerjasarna dengan negara ASEAN.Pihak Pemerintah.

Dalam rangka menyongsong AEC 2015, yang paling utama adalah pembenahan bersama di dalam negeri, yaitu pada :

  • Kebijakan perdagangan dan kebijakan industri yang sinergi dan saling mendukung. Dan tujuan akhirnya adalah untuk perlindungan pasar domestik dan penguatan produsen TPT dalam negeri.
  • Koordinasi antar kementerian di pemerintahan dalam usa ha menciptakan iklirn usaha yang kondusif dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan daya saing produk TPT nasional.
  • Kerjasama pemerintah dengan industri TPT nasional, dalam bentuk melibatkan API, baik untuk pembahasannya maupun untuk kontrol pelaksanaan kebijakannya.

Perspektif Industri TPT Nasional Tahun 2013 Dan 2014

Pendahuluan
Situasi eksternal serta sejumlah faktor internal membuat industri TPT (tekstil dan produk tekstil) Indonesia masih belum pasti kinerjanya. Dari sisi eksternal, krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) dan kawasan Eropa sudah memperlihatkan kelesuan di perdagangan produk TPT yang mengarah pada penurunkan permintaan dan harga yang akhirnya nilai ekspornya pada tahun 2012 (USD 12,6 miliar) turun sebesar 5% dibandingkan tahun 2011 yang nilainya sebesar USD 13,3 miliar.

Dari sisi internal, industri TPT nasional masih berhadapan dengan masalah klasik yang hingga kini solusinya masih selalu dalam pembahasan, yaitu masalah pembiayaan untuk modal kerja, masalah harga dan suplai energi (listrik, BBM, gas, batubara), masalah sistem pengupahan tenaga kerja serta skill dan produktivitas, masalah tarif yang mahal pada infrastruktur logistik (darat, laut, udara), serta pasar domestik yang masih saja dibanjiri produk-produk TPT impor.

Walaupun nilai penjualannya di dalam negeri tahun 2012 naik 3% dari tahun 2011 atau dari USD 7,4 miliar menjadi USD 7,6 miliar, akan tetapi total nilai penjualannya di dalam negeri dan ekspor turun sebesar 5% atau dari USD 20,6 miliar (2011) turun jadi USD 20,2 miliar (2012). Dan salah satu penyebabnya adalah total nilai impornya naik 1,6% atau dari USD 6,69 miliar (2011) meningkat jadi USD USD 6,80 miliar (2012).

Selain faktor eksternal dan masalah klasik di dalam negeri yang mempengaruhi kinerja industri TPT nasional, tantangan dan hambatan lainnya adalah faktor politik. Tahun 2013 dan 2014 adalah tahun politik, dan ini sudah pasti akan menghadang aktivitas kinerja industri TPT nasional. Terbukti pada saat penetapan UMP (Upah Minimum Propinsi) 2013 dimana pemerintah dalam penentuannya lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat, yaitu mengabaikan lembaga bipartit dan tripartit. Sehingga besaran kenaikannya sudah tidak masuk akal dan diluar kewajaran, ditambah lagi hukum terabaikan.

Perspektif 2013 dan 2014
Industri TPT nasional yang notabenenya memberikan kemakmuran bagi Republik ini karena perolehan devisa nett ekspor untuk kas negara yang rata-rata sekitar USD 5 miliar per tahunnya, dan penyerapan tenaga kerja langsung tahun 2011 sebanyak 1.474.960 pekerja dalam usaha mengurangi pengangguran, ternyata oleh pemerintah Indonesia tidak dipertahankan eksisitensi dan kinerjanya.

Bagaimana tidak, di tahun 2013 ini, pemerintah sudah menaikan upah minimum yang naiknya rata-rata 30% ditambah lagi tarif listrik yang nyatanya naik antara 18% – 21,5%. Belum lagi di tahun 2014 yang pastinya pemerintah mengutamakan kepentingan politik, sehingga iklim usaha dalam negeri akan semakin tidak jelas dan akhirnya akan menghadang dan mempengaruhi kinerja industri ini. Dan tahun 2013 ini oleh API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) diprediksikan nilai ekspor industri ini senilai USD 13,4 miliar atau naik 6% dari tahun 2012, akan tetapi untuk penjualan di dalam negeri turun menjadi USD 6,8 miliar atau turun sebesar 10%. Tahun 2014, kinerja industri TPT nasional sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun 2013.

Penutup
Seharusnya kinerja industri TPT nasional setiap tahunnya dapat meningkat minimal sekitar 9%, karena memiliki 2 (dua) kekuatan utama yang sumbernya berada di dalam negeri, yaitu MAN POWER dan ENERGY POWER.

Akan tetapi nyatanya 2 (dua) kekuatan tersebut selalu bermasalah setiap tahunnya, dan pemerintah tidak taktis dan tidak cerdas untuk mengatasinya. Terbukti  dimana untuk kebijakan sistem pengupahannya selalu naik tiap tahunnya, sementara skill dan produktivitas pekerjanya tidak pernah dikembangkan atau ditingkatkan. Sedangkan kebijakan energinya (yaitu energi primer: batubara dan gas) lebih diutamakan untuk kepentingan asing, yaitu diekspor, bukan untuk kepentingan dan kebutuhan energi sekundernya, yaitu listrik atau untuk bahan bakar pembangkitnya PT.PLN yang selama ini memakai solar sehingga mahal harga jualnya ke konsumen.

Jika pemerintah Indonesia tetap menginginkan keberadaan industri TPT nasional yang padat karya ini, maka segera menetapkan kebijakan atau pengaturan khusus atas 2 (dua) kekuatan utama tersebut yang intinya adalah mengutamakan kebutuhan dalam negeri dalam rangka untuk kepentingan nasional, yaitu DEVISA dan TENAGA KERJA.

API: Tolak Kenaikan Tarif Tenaga Listrik 2013

Mensikapi rencana pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada awal 2013, Asosiasi Perekstilan Indonesia (API) menyatakan sikap menolak rencana tersebut.  Beberapa pertimbangan yang menjadi landasan sikap tersebut.

(1) Semakin terpuruk daya saing Indonesia.  Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) bahwa peringkat daya saing Indonesia tahun 2012 – 2013 turun dibandingkan dengan tahun 2011 – 2012.  Menurut laporan WEF terbaru menyatakan bahwa peringkat daya saing Indonesia berada di peringkat 50, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan peringkat daya saing tahun 2011 – 2012 yang berada di peringkat 46.  Pada tahun 2010 – 2011, Indonesia sempat berada pada peringkat 42, namun dalam 2 tahun berturut-turut, peringkat Indonesia terus-menerus anjlok.

Dalam laporan tersebut, WEF menyebut bahwa skor sangat rendah yang dimiliki Indonesia antara lain dalam hal: (1) rendahnya inovasi, (2) ketersediaan teknologi, (3) infrastruktur, (4) in-efisiensi pasar tenaga kerja serta (5) kelembagaan. Masih dalam laporan yang sama WEF, mensinyalir ada 16 faktor utama yang merupakan masalah dalam melaksanakan usaha di Indonesia. Lima yang merupakan masalah paling besar menurut WEF yaitu:

  • In-efisiensi birokrasi pemerintah
  • Korupsi
  • Kurangnya infrastruktur
  • Buruknya etika kerja dari tenaga kerja lokal
  • Terlalu ketatnya aturan ketenagakerjaan

(2) Listrik merupakan faktor utama dalam proses produksi industri tekstil.  Bagi industri tekstil, listrik memiliki kontribusi yang sangat besar dalam struktur biaya produksi.  Bagi industri pembuatan serat, listrik (energi) memegang peranan 25% dari keseluruhan biaya produksi. Industri pemintalan peran listrik 18,5% dari keseluruhan biaya produksi, sedangkan bagi pertenunan sebesar 14,4%.  Hanya industri garment yang prosentasi listriknya kecil dalam struktur biaya produksi, yaitu hanya 1,3%.

Memperhatikan hal tersebut maka menaikkan harga TTL sudah pasti akan menaikkan biaya produksi yang pada akhirnya akan menaikkan harga jual produk.  Mengingat bahwa penggunaan listrik intesif terjadi di sektor hulu maka kenaikan harga listrik pasti akan memberikan multiflier effect cukup besar terhadap kenaikan harga jual produk jadi.

(3) Kinerja ekspor yang menurun.  Terjadinya penurunan permintaan secara global yang dibarengi dengan semakin ketatnya persaingan di pasar internasional mengakibatkan kinerja ekspor TPT Indonesia melemah.  Semester pertama 2012, ekspor TPT Indonesia turun sebesar 6,1%.  Penurunan terbesar terjadi di pasar Eropa sebesar 9,6%, sedangkan di pasar Amerika turun 0,8%.  Meskipun terjadi sedikit kenaikan di pasar Jepang, namun kenaikannya tidak lebih besar dari penurunan yang dialami di pasar tradisional lainnya.  Ironisnya, meskipun telah terjadi penurunan permintaan secara global, beberapa negara pesaing justru masih mampu menikmati kenaikan ekspor karena keunggulan komparatif yang mereka miliki. Misalnya di pasar Eropa, total impor negara-negara Eropa dari luar negara-negara Eropa turun 7,21%.  Namun beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam dan Kamboja malah mampu menikmati kenaikan ekspor.  Kenaikan ekspor TPT Kamboja ke Uni Eropa terhitung fantastis mencapai 41,9%.  Ekspor TPT Vietnam ke Eropa tahun ini telah mengalahkan posisi Indonesia.  Demikian pula halnya di pasar Amerika  Serikat.  Impor TPT Amerika periode Januari hingga Juli 2012 hanya naik 0,8% saja, namun beberapa negara pesaing seperti China, Vietnam dan Kamboja mampu meningkatkan ekspornya lebih dari 1%.

(4) Pangsa produk lokal yang terus menurun di pasar domestik. World Bank  mencatat bahwa pendapatan per kapita orang Indonesia telah meningkat 88% dalam 5 tahun terakhir.  Pendapatan per kapita pada tahun 2011 hampir dua kali lebih besar dibandingkan pendapatan pada tahun 2007.  Statistik tersebut juga didukung catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat berkurangnya jumlah orang miskin di Indonesia dari 16,6% pada tahun 2007 menjadi hanya 12,5% pada tahun 2011.  Hal tersebut merupakan indikasi bahwa semakin hari orang Indonesia semakin sejahtera. Namun sangat disayangkan, dalam konteks bisnis tekstil dan pakaian jadi, peningkatan kesejahteraan tersebut tidak memperlihatkan dampak berarti.  Peningkatan penjualan tekstil di pasar domestik hanya sekitar 10% saja per tahun.  Demikian pula dengan pasar produk lokal di pasar domestik tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungannya malah terus menurun.  Jika pada tahun 2010 API mencatat bahwa pangsa industri dalam negeri di pasar domestik sudah mencapai 50%, tahun 2011 angka tersebut anjlok menjadi hanya 42% saja.  Tahun 2012, API memprediksikan bahwa angka tersebut tidak akan banyak beranjak dari kisaran 40%.

(5) Beranjak dari berbagai pemikiran tersebut maka, Asosiasi Pertekstilan Indonesia secara tegas MENOLAK rencana pemerintah untuk menaikkan tarif tenaga listrik pada tahun 2013.

(disampaikan dalam acara press converence tgl 21 sept 2013)

Permasalahan Klasik Di Industri TPT Nasional & Usulan Solusinya

Permasalahan Pada Proses Produksi
  • Pembiayaan, secara langsung akan memperkuat modal kerja perusahaan dan mendorong kontinuitas kegiatan usaha. Masalahnya, sulitnya akses untuk mendapatkan kredit, dan juga tingkat suku bunga bank tinggi, akhirnya tidak dapat ekspansi usaha atau penambahan kapasitas produksi. Usulannya, lembaga keuangan asing dari luar negeri yang bersedia mengucurkan kreditnya, diberikan kemudahan, baik untuk sistim keuangannya maupun besaran bunga kreditnya.
  • Bahan Baku, yaitu kapas (cotton) 98% impor lebih dari 60 negara dan saat ini beberapa negara produsen cotton menerapkan pajak ekspor untuk cottonnya, karena untuk pemenuhan dalam negerinya, sehingga supply cotton dunia berkurang tetapi demand meningkat dan akibatnya harga cotton mahal. Masalahnya, bukan dengan menanam cotton di Indonesia (karena lahannya lebih baik ditanam dengan padi, jagung, umbi-umbian), tetapi merubah komposisi persentase penggunaan cotton dengan polyester (PSF) dan viscose/rayon (VSF) yang Indonesia kuat dan masih dapat dikembangkan di dalam negeri atau tidak perlu impor. Akan tetapi masalahnya industri spinner nasional, untuk produksi benang, tidak bisa merubah komposisi persentase penggunaan cotton dengan Poliester (PSF), karena selain produksi dalam negeri tidak mencukupi, untuk impor terbentur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang anti dumping (Permenkeu No. 196/2010) untuk impor PSF sejak 23 November 2010. Begitu pula persentasi penggunaan Viscose/Rayon (VSF) karena lebih banyak diekspor padahal dalam negeri masih kurang. Usulannya, dicabut Permenkeu No. 196/2010 tersebut, karena yang mengganggu pasar dalam negeri bukan bahan baku tetapi  impor benang, kain, dan pakaian jadi. Untuk PSF & VSF utamakan pemenuhan dalam negeri, jika di ekspor berlakukan pajak ekspor minimal 15%.
  • Energi (listrik, solar/MFO, batubara, gas), dalam proses produksi penggunaan listrik 70% dari PT. PLN dan sisanya sebesar 30% memakai pembangkit sendiri dengan solar/MFO, batubara, dan gas. Masalahnya, listrik tarifnya di Indonesia mahal (USD 0,80), di Korea USD 0,60% di Viet Nam USD 0,70% di Pakistan 0,66%. Sementara untuk gas & batubara sangat sulit untuk mendapatkan pasokannya dan jika ada harganya mahal. Mahalnya tarif listrik tersebut ternyata PT. PLN banyak menggunakan minyak/solar untuk pembangkitnya, sehingga biaya produksinya tinggi/mahal. Selain  tarifnya mahal dan tiap tahun naik terus ditambah lagi dengan adanya biaya tambahan antara 3% – 5% di rekening tagihan untuk pendapatan daerah yaitu PPJ (pajak penerangan jalan). Untuk energi alternatif (gas & batubara), ternyata pemenuhan/pasokan dalam negeri hanya 25% (gas) dan 24,17% (batubara), selebihnya di ekspor. Usulannya, untuk kepentingan dalam negeri, maka pemenuhan gas & batubara di dalam negeri adalah 80% dan sisanya baru di ekspor, sehingga dengan menggunakan batubara untuk pembangkitnya, maka PT. PLN dapat menjual listrinya ke konsumen sekitar Rp.439/kWh (jika dengan minyak/solar harga jualnya Rp.1200/kWh, dengan gas Rp.800/kWh). Kemudian PPJ dicabut, karena membuat tarif listrik jadi mahal. Sedangkan gas adalah untuk industri agar produknya dapat bersaing.
  • Skill & Produktivitas Tenaga Kerja, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Masalahnya, upah setiap tahun naik tetapi skill & produktivitas pekerja tidak pernah ditingkatkan. Ditambah lagi jam kerja di Indonesia hanya 40 jam/minggu, sedangkan di negara-negara ASEAN rata-rata 48 jam/minggu. Usulannya, lakukan koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri/asosiasi, sehingga ada sistem terpadu untuk peningkatan skill & produktivitas pekerja nasional. Dan revisi untuk jam kerja tersebut agar produktivitas pekerja Indonesia meningkat.
Permasalahan Pada Pendistribusiannya
  • Infrastruktur Pelabuhan, hingga kini tarifnya tidak kompetitif dan masih ada biaya tambahan yang tidak jelas yang akhirnya mereduksi daya saing produk TPT nasional. Masalahnya, infrastruktur pelabuhan di Indonesia dikenal sebagai pelabuhan dengan biaya mahal (di Indonesia untuk container 20 feet USD 95, di Thailand USD 63, Vietnam USD 70, Malaysia USD 88) ditambah lagi biaya-biaya lainnya seperti penumpukan, pemindahan lokasi, toeslag, termasuk transaksi pembayarannya yang masih menggunakan mata uang asing, bukan rupiah. Usulannya, untuk transaksi di semua pelabuhan di Indonesia menggunakan mata uang lokal atau Rupiah. Dan untuk besaran tarif/biaya di pelabuhan gunakan pembanding dengan negara-negara ASEAN. Dicabut biaya-biaya yang tidak jelas sehingga produk TPT nasional kompetitif.
  • Transportasi Darat, dari dan menuju pelabuhan – perusahaan atau kawasan industri. Masalahnya, banyak jalan yang rusak, selalu terjadi kemacetan, pembatasan jam jalan, dan lainnya yang tidak efisien. Sebagai info biaya angkutan truk di Indonesia adalah USD 0,34/km dan di ASIA USD 0,22/km. Jika terjadi kemacetan atau angkutan jarak pendek, biaya truk diIndonesia sekitar USD 4/km. Usulannya, percepat pembangunan jalan tol dari dan ke perusahaan atau kawasan industri – pelabuhan untuk mengurangi kemacetan. Segera investasi transportasi dengan kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan (lebih cepat dan aman serta biayanya lebih kompetitif).
  • Transportasi Udara, jika ada kebijakan baru lakukan pembahasannya secara bersama-sama dengan seluruh stakeholders  termasuk koordinasi antar kementerian, sehingga apa yang terjadi pada ketentuan tentang regulated agent tidak terulang kembali.
Permasalahan Pada Pasar
  • Pasar Dalam Negeri/Domestik, masih banyak produk/barang impor yang beredar di pasar domestik. Usulannya, optimalisasikan pengawasan di lapangan bersama-sama asosiasi atas peredaran produk/barang, terutama ditempat-tempat utama seperti mall, factory outlet, tanah abang, ITC, dan lainnya, dengan memeriksa faktur pajaknya, faktur bea masuk jika produk/barang tersebut impor. Berlakukan segera labelisasi bahasa Indonesia pada produk akhir yang beredar di dalam negeri. Untuk kebijakan impor, pembahasannya melibatkan asosiasi yang anggotanya adalah produsen.
  • Pasar Ekspor, saat ini susah untuk diprediksikan karena perubahan yang terjadi sangat cepat. Usulannya, percepat pembicaraan perjanjian perdagangan secara bilateral atau dalam bentuk FTA (free trade agreement) dengan negara-negara yang perekonomiannya maju, sehingga ada perlakuakn khusus bagi produk TPT nasional di negara yang bersangkutan.

Kesiapan Sektor Riil Nasional Menghadapi Krisis Keuangan Di Amerika Serikat & Eropa

(press release tanggal 12 Oktober 2011). Seperti kita ketahui bersama bahwa telah terjadi krisis keuangan, baik di Amerika Serikat (AS) maupun di Eropa, sehingga suka tidak suka seluruh negara di dunia akan terseret ke dalam krisis tersebut. Karena, baik AS maupun Eropa termasuk negara yang paling besar ekonominya, sehingga jika gejolak keuangan di kedua benua tersebut memburuk, maka akan merembes ke seluruh keuangan dunia.Dan nampaknya, krisis keuangan di AS dan Eropa tersebut sudah memperlihatkan ke arah resesi ekonomi yang antara lain terlihat pada kelesuan di kegiatan perdagangan, menurun/berkurangnya produksi di industri, menimbulkan pengangguran, dan lainnya.

Lama atau pendeknya keberlangsungan resesi ini sangat bergantung dari penanganan ekonomi di kedua benua dimaksud. Begitu pula dengan Indonesia, yang pasti akan terpengaruh oleh resesi di AS dan Eropa, harus mengambil langkah-langkah ke arah pertahanan fundamental ekonomi nasional.

Dampak resesi ekonomi di AS dan Eropa, bukan saja mempengaruhi perekonomian Indonesia, tetapi juga negara-negara Asia, di sisi lain pertumbuhan di Asia diharapkan menjadi penyangga pertumbuhan dunia. Hal tersebut dikarenakan AS dan Eropa adalah termasuk dalam negara yang paling besar ekonominya di dunia, yaitu hampir menguasai lebih dari seperempat daya beli dunia. Sehingga manakala daya beli masyarakat di kedua benua tersebut menurun, maka banyak negara lainnya akan ikut menanggung dampaknya, dan ada kemungkinan akan membuat ekonomi dunia ikut resesi.

Bahkan untuk negara-negara di ASEAN, termasuk juga Indonesia, diperkirakan akan mengalami tekanan yang paling kuat pada tahun 2012 akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di AS dan Eropa. Prosesnya akan terjadi melalui kegiatan ekspor dan impor dimana pasar AS dan Eropa merupakan dua pasar utama tujuan ekspor dari negara-negara di ASEAN. Sehingga, jika ekspor-impor AS dan Eropa merosot, maka ekspor-impor negara-negara ASEAN pun akan terganggu.

Dari perspektif tersebut diatas, apakah resesi ekonomi AS dan Eropa akan mengakibatkan dampak negatif yang luas bagi ekonomi Indonesia secara umum??, lalu bagaimana dengan industri manufaktur kita selanjutnya??

Dilihat dari posisi Indonesia, berdasarkan data perdagangannya, baik dengan AS maupun Eropa adalah sebagai negara pembeli barang ekspor Indonesia dan juga sebagai negara penjual kebutuhan impor Indonesia. Oleh karenanya sangat jelas bahwa resesi ekonomi di AS dan Eropa akan mengganggu ekonomi nasional atau akan berpengaruh luas terhadap ekonomi Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan kemampuan pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah pragmatis dan praktis, jika tidak ingin menurunnya perolehan devisa ekspor maupun berkurangnya kegiatan produksi sebagai akibat impor juga menurun.

Memang diakui, bahwa AS dan Eropa sedang berusaha keras mengatasi resesi ekonominya. Tetapi, pemerintah Indonesia pun juga harus proaktif dalam membuat antisipasinya. Dan langkah utama yang dibutuhkan oleh sektor riil nasional adalah peningkatan daya saing dalam produksi dan distribusi. Untuk meningkatkan daya saing di produksi dan distribusi tersebut, ada beberapa masalah yang perlu segera mendapatkan penanganan serius, karena krisis yang terjadi di AS dan Eropa tahun 2011 ini mempengaruhi negaranya, bukan konsumennya sebagaimana yang terjadi pada tahun 2008. Dan masalah-masalah untuk peningkatan daya saing dalam berproduksi dan distribus antara lain sebagai berikut :

Untuk permasalahan yang PERLU SEGERA DIDORONG/DIAKSELERASIKAN, adalah :

1. Internal dalam negeri.

  • Percepatan pembangunan perluasan pelabuhan dan jaringan transportasi, baik kereta api maupun jalan tol.
  • Percepatan pembenahan di pelabuhan, khususnya masalah tarif. a)Pelabuhan di Indonesia dikenal sebagai pelabuhan dengan biaya mahal, yaitu untuk 20 feet sebesar USD 95, sedangkan di Thailand USD 63, Vietnam USD 70, Malaysia USD 88. b)Transaksi pembayaran di pelabuhan menggunakan mata uang USD, bukan Rupiah. Sementara di negara-negara pesaing, transaksinya pelabuhan dilakukan menggunakan mata uang setempat/local currency. c)Banyak biaya tambahan di pelabuhan yang tidak jelas, seperti biaya penumpukan, biaya pemindahan lokasi penimbunan, toeslag, dan biaya lainnya yang akhirnya mereduksi daya saing. d)Transportasi dari dan ke pelabuhan pada kemacetan, jalanan yang rusak, dan masalah lainnya yang tidak efisien (cost, waktu, tenaga, pikiran).

2. Luar Negeri, yaitu mendorong/akselaris pembicaraan dan pembentukan Free Trade Agreement (FTA) secara bilateral dengan melibatkan asosiasi dalam pembahasannya.

  • Kemitraan ekonomi komperehensif Indonesia dengan European Free Trade Area (EFTA).
  • Indonesia dengan Uni Eropa.
  • Indonesia dengan Australia.
  • Sedangkan dengan Amerika Seriat (AS), diharapkan Indonesia menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP)

3. Untuk permasalahan lainnya yang DITUNDA PEMBERLAKUANNYA, yaitu :

  • Tarif Dasar Listrik 2012.
  • RPP tentang Pengelolaan Sampah.
  • RPP tentang ASI.
  • RUU Fakir Miskin.
  • RUU Halal.

4. Untuk permasalahan lainnya yang SECEPATNYA DICARIKAN SOLUSINYA, yaitu :

  • Kebutuhan Gas Bumi Untuk Industri Dalam Negeri.
  • Kebijakan Moneter.